PBS Melayani Jasa Mediator Non Hakim Bersertifikasi, Terregister di DSI (Dewan Sengketa Indonesia / Indonesia Dispute Board) Terakreditasi Mahkamah Agung RI Baik Litigasi maupun Non Litigasi

by admin_ | May 31, 2024 | Layanan, News

SESUAI PERMA NO 1 / 2016

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan ini:

Tujuan dan Prinsip Mediasi
Tujuan: Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa perlu melanjutkan ke proses litigasi yang lebih formal dan memakan waktu.
Prinsip: Mediasi dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan kesetaraan.
Proses Mediasi
Wajib Dilakukan: Setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi.
Penunjukan Mediator: Hakim dapat berfungsi sebagai mediator, atau para pihak dapat menunjuk mediator yang disepakati dari daftar mediator yang ada di pengadilan.
Jangka Waktu: Proses mediasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak penunjukan mediator, namun dapat diperpanjang hingga 30 hari kerja lagi jika diperlukan.
Pelaksanaan Mediasi
Pertemuan Mediasi: Mediator mengadakan pertemuan mediasi dengan para pihak baik secara bersama-sama maupun secara terpisah.
Kesepakatan Mediasi: Jika tercapai kesepakatan, hasil mediasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Gagal Mediasi: Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, proses litigasi akan dilanjutkan sesuai prosedur pengadilan.
Hak dan Kewajiban Mediator
Kewajiban: Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses mediasi, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
Hak: Mediator berhak memperoleh honorarium yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan para pihak atau berdasarkan ketentuan yang berlaku di pengadilan.
Sanksi dan Pembiayaan
Sanksi: Jika salah satu pihak tidak bersedia mengikuti mediasi atau tidak beritikad baik, hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa penjatuhan biaya perkara tambahan.
Pembiayaan: Biaya mediasi ditanggung oleh para pihak sesuai kesepakatan atau ditetapkan oleh pengadilan.
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban pengadilan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai.

k#ewajiban mediasi sesuai perma 1 2016

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur kewajiban mediasi untuk setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. Berikut adalah poin-poin penting terkait kewajiban mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016:

Wajib Mediasi: Setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali perkara yang berdasarkan undang-undang dinyatakan tidak dapat dimediasi atau perkara yang diajukan ke Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penunjukan Mediator: Hakim yang memeriksa perkara akan menunjuk mediator yang telah tersertifikasi untuk memimpin proses mediasi. Mediator bisa berasal dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan atau pihak yang disepakati oleh para pihak.

Mekanisme Mediasi:

Pada tahap awal, pengadilan akan menunda proses litigasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dalam jangka waktu tertentu.
Mediator akan memfasilitasi negosiasi dan dialog antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Batas Waktu Mediasi: Proses mediasi harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak penunjukan mediator. Jika diperlukan, mediator dapat memperpanjang waktu mediasi hingga maksimal 30 hari tambahan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Laporan Mediasi: Jika mediasi berhasil, mediator akan menyusun kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini akan diajukan ke pengadilan untuk disahkan menjadi putusan perdamaian. Jika mediasi tidak berhasil, mediator akan melaporkan kegagalan mediasi ke pengadilan, dan perkara akan dilanjutkan sesuai prosedur litigasi.

Sanksi: Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban mediasi dapat berakibat pada pengembalian berkas perkara kepada pihak yang bersangkutan untuk dilengkapi atau bahkan dapat menjadi dasar untuk menolak perkara.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien sebelum memasuki proses litigasi yang lebih panjang dan memakan biaya.

PBS Bekerja Sama dengan GLP Law Firm Melayani Advokasi, Konsultasi, dan Pendampingan Hukum Untuk Para Pelaku Dunia Usaha dan Melayani Advokasi untuk Sengketa Bisnis Baik Perorangan, Korporasi, Nasional, maupun Multinasional

by admin_ | May 31, 2024 | Layanan, News

### Pentingnya Pendampingan Hukum oleh Jasa Advokat bagi Pelaku Dunia Usaha dalam Membangun Bisnis

Dalam dunia bisnis, baik pada skala nasional maupun multinasional, pendampingan hukum oleh jasa advokat merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Advokat atau pengacara bisnis berperan penting dalam memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan bisnis yang diambil berada dalam koridor hukum yang berlaku. Berikut ini beberapa alasan mengapa pendampingan hukum oleh jasa advokat sangat penting bagi para pelaku usaha.

#### 1. *Kepatuhan terhadap Regulasi*
Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda terkait dengan operasional bisnis. Di Indonesia sendiri, regulasi bisnis sangat kompleks dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Pendampingan hukum oleh advokat membantu pelaku usaha untuk selalu mematuhi regulasi tersebut. Dengan adanya advokat, perusahaan dapat terhindar dari pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi, denda, atau bahkan penutupan usaha.

#### 2. *Pengelolaan Kontrak dan Perjanjian*
Kontrak dan perjanjian merupakan elemen krusial dalam dunia usaha. Kesalahan kecil dalam penyusunan kontrak bisa berakibat fatal bagi perusahaan. Advokat memiliki keahlian untuk menyusun, meninjau, dan menegosiasikan kontrak dengan pihak ketiga, termasuk mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan. Dengan bantuan advokat, kontrak dapat dibuat dengan jelas dan adil, serta meminimalisir risiko perselisihan di kemudian hari.

#### 3. *Penanganan Sengketa dan Litigasi*
Tidak jarang dalam menjalankan bisnis, timbul sengketa baik dengan pihak internal maupun eksternal. Advokat berperan dalam memberikan nasihat hukum yang tepat serta mewakili perusahaan dalam proses litigasi jika diperlukan. Hal ini penting untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan, serta memastikan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

#### 4. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*
Hak kekayaan intelektual (HKI) seperti paten, merek dagang, dan hak cipta merupakan aset berharga bagi perusahaan. Advokat membantu dalam proses pendaftaran, perlindungan, dan penegakan HKI. Perlindungan yang tepat terhadap HKI dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, baik di pasar nasional maupun internasional.

#### 5. *Manajemen Risiko*
Dalam operasional sehari-hari, perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko hukum. Advokat berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko tersebut dan memberikan solusi untuk memitigasinya. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat masalah hukum yang tidak terduga.

#### 6. *Dukungan dalam Ekspansi Bisnis*
Bagi perusahaan yang berencana untuk melakukan ekspansi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, pendampingan hukum oleh advokat sangat diperlukan. Advokat memberikan nasihat mengenai regulasi dan persyaratan hukum di negara tujuan ekspansi, membantu dalam proses pendirian perusahaan, serta menangani perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan. Hal ini memastikan bahwa ekspansi bisnis dapat berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### 7. Konsultasi StrategisAdvokat tidak hanya berperan dalam aspek hukum semata, tetapi juga dapat memberikan konsultasi strategis bagi pengembangan bisnis. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan tren pasar, advokat dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengambilan keputusan strategis, seperti merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan.

Kesimpulan :

Pendampingan hukum oleh jasa advokat merupakan investasi yang penting bagi pelaku dunia usaha. Dengan adanya advokat, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Advokat membantu perusahaan dalam mengelola kontrak, menangani sengketa, melindungi hak kekayaan intelektual, mengelola risiko, dan mendukung ekspansi bisnis. Dengan demikian, peran advokat sangat esensial dalam memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan baik pada tingkat nasional maupun multinasional.